Antara Eksistensi dan Legalitas KIM dalam Pengembangan Potensi Desa

Kelompok Informasi Masyarakat adalah suatu lembaga layanan publik yang dibentuk dan dikelola dari, oleh dan untuk sebagai mitra kerja Pemerintah yang khusus berorientasi pada layanan dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan potensi yang ada di desa. Hal ini juga sesuai Peraturan Kominfo No. 08 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial. Sehingga dengan dasar tersebut keberadaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sangat dibutuhkan oleh pemerintah desa atau kelurahan sebagai mitra untuk peningkatan potensi yang ada di desa atau kelurahan.

Hal ini juga disampaikan oleh Syaifudin Ahmad selaku Kepala  Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Pasuruan dalam Sosialisasi Ketentuan Perundang-undangan di  bidang Cukai bagi Kelompok Informasi Masyarakat se- Kabupaten Pasuruan di Tanjung Plaza Hotel Prigen pada Senin 13 September 2021.

Namun yang  terjadi dilapangan tidak semulus yang dibayangkan. Ada beberapa KIM terkendala oleh legalitas maupun belum mendapat dukungan dari pemerintah. Namun tidak sedikit juga KIM yang sudah mendapatkan dukungan dari pemerintah desa bahkan disupport oleh anggaran dana desa dan menjadi mitra pemerintah desa untuk pengembangan potensi yang ada di desa. “Kami dari Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan akan terus berupaya agar KIM mendapatkan dukungan pemerintah desa dengan cara mengirimkan surat resmi ke desa dan kecamatan agar mendukung perkembangan KIM yang ada di desa”. ucap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pasuruan Syaifuddin Ahmad. “Namun kami berpesan kepada KIM agar eksistensi bisa terus dijaga sehingga keberadaan KIM bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pemerintah desa”. tutupnya (sup

Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *